Aksi Lanjutan Ribuan PMOC Akan Kembali Gruduk Pondopo Cianjur, Menuntut Larangan Beroperasinya Transportasi Berbasis Online

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Aksi Lanjutan Ribuan PMOC Akan Kembali Gruduk Pondopo Cianjur, Menuntut Larangan Beroperasinya Transportasi Berbasis Online

Rabu, 25 Juli 2018


CIANJUR - cekupdate.com
Para pengemudi ojek pangkalan dari berbagai wilayah yang di Kabupaten Cianjur.Hari ini berencana mendatangi kantor Pemimpin Kabupaten Cianjur.

Mereka mengaku akan berunjuk rasa kembali menuntut larangan beroperasinya ojek online di wilayah Kabupaten Cianjur.

Ketua Paguyuban Motor Ojek Cianjur, Elang Jaelani mengatakan, aksi dilakukan karena selama unjuk rasa penolakan adanya ojeg yang berbasis online beberapa waktu lalu.Sama sekali tidak menerima jawaban dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur.

"Saat ini kami ingin langsung mendatangi pendopo dan bertemu bupati, kami akan menunggu sampai bupati mengeluarkan pernyataan tentang larangan adanya transportasi online," tuturnya kepada para awak media, Rabu (25/7/2018).

Berdasarkan informasi dilapangan rencana hari ini mereka (PMOC) akan berkumpul di terminal Rawabango pagi ini. 

Sementara humas PMOC Jujun Junaedi mengatakan bahwa estimasi pengemudi ojek yang hari ini akan berunjuk rasa bisa mencapai ribuan lebih pengemudi ojek kompensional.

"Ini sudah datang dari wilayah barat, Pasirhayam, Pesona, Rancagoong, Bayubud, Gang Taufik Ciwalen, Warungkondang, Bangbayang, Pasar Gekbrong, sekitar 200 motor, belum dari daerah lain," paparnya.

Jujun menambahkan dari data yang sudah ke data pribadinya yang sudah masuk, anggota PMOC yang akan berunjuk rasa kemungkinan bisa mencapai 10 ribu orang. "Pengemudi ojek di Cianjur ini banyak sekali," tambahnya.

Menurut Jujun aksi lanjutan ini sebagai bentuk penolakan keras karena jumlah transportasi berbasis online di Cianjur semakin hari semakin bertambah. Pihaknya menuntut pemerintah tegas agar melarang transportasi berbasis online.

"Sudah banyak juga yang  bergesekan di lapangan, kami tak ingin ada konflik berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, koordinator lapangan aksi, Rudi Agan mengatakan hal yang sama yakni meminta ketegasan implementasi dari Peraturan Menteri 108. "Pada intinya terus mempertahankan hak, karena  di daerah lain pemerintahnya ada yang tegas melarang transportasi online," kata Rudi.

Reporter : Dedy
Editor : Jack