Minta Hak Cuti Keguguran Ditolak, PT YHS Cibadak Disoal -->

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Minta Hak Cuti Keguguran Ditolak, PT YHS Cibadak Disoal

Jumat, 08 Februari 2019


SUKABUMI - Cek Update
Karyawan PT Younghyun Star (YHS) di Kecamatan Cibadak, mengeluh tindakan perusahaan yang menolak surat izin cuti keguguran. Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang (UU) ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 82 Ayat 2 tentang hak cuti keguguran diamana karyawan berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan sesuai dengan surat yang diberikan dokter kandungan atau bidan. 

Nurhayati (35 tahun) salah satu karyawan mengajukan permintaan cuti keguguran mulai 6 Februari sampai 20 Maret 2019 yang dikeluarkan dari bidan. Namun, pihak perusahaan tidak menerima permohonan tersebut dengan alasan surat izin cuti keguguran harus dikeluarkan dari dokter kandungan yang menanganinya. 

Suami karyawan PT YHS, Entis Sutisna (36) mengatakan, istrinya mengalami keguguran hingga melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit (RS) Kartika sehingga meminta surat izin cuti keguguran tetapi rumah sakit hanya memberikan surat izin cuti keguguran selama satu hari sampai memberikan rujukan untuk meminta lebih lama di bidan desa. 

"Istri saya sudah menempuh semua itu dengan berobat ke dokter kandungan RS Kartika, namun hanya diberikan izin istirahat hanya satu hari, serta dokter kandungan menyarankan meminta surat izin cuti dari bidan desa dan memberikan selama 45 hari," ujar Entis, Jumat (8/2/2019).

Kata ia, ketika surat pemohonan diberikan kepada pihak management PT YHS mendapatkan penolakan dengan alasan surat izin cuti keguguran yang berlaku harus dari dokter kandungan, bukan dari bidan desa. Sebab itu, kini diadakan mediasi dengan pihak Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi. 

"Tetapi, hasilnya tetap istri harus menempuh surat dari dokter kandungan. Padahal, sudah jelas ini sudah menjadi salah satu hak karyawan," jelasnya.

Anggota Solidaritas Mahasiswa Sukabumi (Somasi), Saepul Ramdani mengatakan, pihaknya akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas sesuai dengan UU yang berlaku. "Persoalan ini sudah jelas melanggar aturan. Dan sanksinya bisa pidana. Maka dari itu, kami meminta Disnakertrans Kabupaten Sukabumi agar serius menangani persoalan ini," tandasnya. 

Apabila persoalan tersebut tidak ditangani dengan serius, Somasi akan melakukan audensi dengan Pemerintah Daerah. Lantaran menurutnya, persoalan itu menjadi cerminan Dinas dalam menangani persoalan di Kabupaten Sukabumi. "Dinas harus menindak tegas perusahaan yang diduga sudah melanggar aturan. Jangan sampai terkesan dibiarkan," tegasnya. 

Menanggapi hal itu, Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Agung Sinagar menganggap persoalan tersebut hanya miss komunikasi antar pihak perusahaan dan karyawannya. Dimana, karyawan memberikan surat izin cuti keguguran bukan dari dokter yang menanganinya.

"Hari ini saya diundang oleh pihak manajemen berkaitan dengan adanya perselisihan hak cuti melahirkan yang harusnya diterima para pekerja. Jadi intinya, perusahaan meminta surat izin cuti tersebut langsung dokter yang menanganinya lebih awal," terangnya. 

Hasil sementara dari pertemuan itu sambung Agung, karyawan akan menempuh prosedur dan akan meminta surat izinnya kembali kepada dokter yang menanganinya. "Persoalanya sudah selesai, karyawan akan membuatkan kembali surat izinnya dari dokter kandungan karena ditanganinya langsung dokter tersebut bukan oleh bidan desa. Selain itu, perusahaan akan memberikan haknya setelah karyawan menempuh prosedur," sahutnya. 

Ketika wartawan Cek Update hendak mengonfirmasikan persoalan tersebut kepada manajemen PT YHS, pihak perusahaan tidak dapat ditemui bahkan tidak memperbolehkan masuk ke dalam perusahaan. 

"Mohon maaf, pihak manajemen tidak memperbolehkan masuk karena sedang ada pertemuan dengan Disnakertrans. Mohon maaf ya kang," celoteh salah seorang penjaga keamanan yang enggan disebut namanya.

Reporter : Jack/SR