Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kembali Gelar Sidang Kasus Mega proyek Bendungan Leuwikeris -->

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kembali Gelar Sidang Kasus Mega proyek Bendungan Leuwikeris

Rabu, 13 Februari 2019


TASIKMALAYA - Cek Update
Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya kembali menggelar sidang perdata kasus Lahan Mega proyek Bendungan Leuwikeris, Senin (12/02/19).

Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya menggelar sidang para Penggugat serta perwakilan Bupati Tasikmalaya selaku Turut Tergugat I dan perwakilan Gubernur Jawa Barat selaku turut tergugat II. Sementara Para Tergugat utama (KJPP Adnan Hamidi, BBWS Citanduy, BPN Kabupaten Tasikmalaya). Menteri PUPR selaku turut tergugat III tidak hadir dan Presiden RI selaku turut tergugat IV.

Sama seperti sidang sebelumnya, sidang kali ini menghadirkan tiga orang saksi dari pihak tergugat. Persidangan tersebut masih mendengarkan kesaksian dari tergugat.

Sementra itu menurut Kuasa Hukum Para Penggugat, Advokat Ecep Sukmanagara, S.Pd., SH. mengatakan, saksi yang di hadirkan oleh Pihak Tergugat dan Turut Tergugat semuanya ada 3 orang saksi. 

"Namun 1 saksi dianulir oleh Majelis Hakim karena kami tim kuasa Hukum Penggugat merasa keberatan dan menolak saksi tersebut sebab ada keterkaitan dengan Pihak BBWS Citanduy (Tergugat II), " ungkapnya.

Sementara untuk 2 orang saksi yang lainnya justru semakin memperkuat dalil kami mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmategeidaad). "Keduanya tadi dipersidangan menyatakan dalam keterangan bahwa mereka TIDAK MEMILIKI DOKUMEN ATAU BERKAS apapun tentang pembebasan lahan di lewikeris, " terangnya.

Sementara itu Encep membeberkan di PERKA BPN nomor 5 Tahun 2012 bahwa seluruh warga yang memiliki tanah dan terkena dampak pembebasan lahan itu harus mempunyai dan memiliki dokumen dokumen tersebut.

"Fakta tadi Jelas juga diterangkan oleh kedua saksi, bahwa mereka tidak pernah melihat Berita Acara hasil penilaian Tim Appraisal KJPP Adnan Hamidi dan Rekan yang di dalam literasi Undang-undang itu harus dijadikan dasar untuk musyawarah untuk mufakat guna menetapkan besarnya nilai ganti kerugian, " bebernya. 

Encep pun menambahkan pihak nya sedikit mempunyai keanehan tadi dari kesaksian seharusnya berdasarkan PERKA BPN nomor 5 Tahun 2012 , kenapa justeru yang memberikan hasil penilaian atas tanah menurut menurut kesaksian 2 orang tersebut adalah dari BPN. 

"Kita juga tari mendengar ada yang mengaku menerima kwitansi tapi saksi mengaku hilang kwitansinya. Dalam hukum kan ada adagium, siapa berani berdalil harus berani membuktikan. Berarti keterangan saksi tersbut itu tidak memiliki nilai sama sekali. Kontradiktif dan ada logical fallacy disini, " pungkasnya.

Reporter : Olis