Kantor BPN Sukabumi Digeruduk Serikat Petani

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Kantor BPN Sukabumi Digeruduk Serikat Petani

Senin, 21 Oktober 2019
SUKABUMI - Cek Update
Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama perwakilan Para Petani di Kecamatan Kalapanunggal dan Kecamatan Cikembar, mendatangi kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Sukabumi Jawa Barat. Senin (21/10/2019).

Kedatangan serikat petani tersebut untuk menyampaikan penolakan secara tertulis kepada kepada Kepala Kantor BPN Sukabumi terkait perpanjangan Hak Pakai lahan oleh PT Salak Utama serta penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Putri Perdana.

"Kedatangan kami ke BPN hari ini untuk menjelaskan bahwa semenjak terbit Izin hak Pakai, PT Salak Utama tidak pernah melakukan aktifitas apapun hingga saat ini. Bahkan yang ada malah mereka melakukan pungutan kepada penggarap sebesar 1,5 juta per-hektar, malah sekarang mengalami kenaikan menjadi 2,5 juta per-hektar," ungkap koordinator petani penggarap di PT Salak Utama, Ade Rahmat kepada Cekupdate di lokasi.
Selanjutnya kata dia, oleh sebab itu para penggarap yang tergabung dalam Serikat Petani ini memohon kepada BPN untuk tidak memperpanjang hak pakai PT Salak Utama serta HGU PT Putri Perdana, dan memberikan tanah tersebut kepada para penggarap sesuai dengan program Reforma Agraria Presiden.

"Kami memohon Kepala BPN Sukabumi tidak memperpanjang Hak Pakai Lahan oleh PT Salak UTama serta menolak perpanjangan lahan HGU PT Putri Perdana, dan memberikan tanah tersebut kepada kami selaku penggarap lahan sesuai Program Reforma Pak Jokowi," tegasnya.

Sementara, Kepala BPN Achdiar P Asmara menyampaikan bahwa, pihaknya akan segera menindaklanjuti aduan serikat petani terkait lahan tersebut, serta akan berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria. "Kami akan menindaklanjuti laporan dari para petani, diharapkan para petani penggarap intens melakukan komunikasi dengan kami," terangnya.

Ditempat terpisah ketua DPC SPI Sukabumi, Rozak Daud saat ditemui Cekupdate, membenarkan bahwa yang datang ke Kantor BPN itu adalah anggota SPI. Selanjutnya Daud memaparkan bahwa, yang disampaikan Hari ini ke BPN baru 2 titik konflik tanah yang ada di kabupaten Sukabumi dari belasan lahan yang sudah di laporkan oleh SPI ke kantor staf presiden.

"Oleh karena itu kami harap Gugus Tugas Reforma Agraria segera menindak lanjuti dan menyelesaikan permasalah sesuai dengan instruksi presiden yang di sampaikan pada tgl 24 September 2019, pada saat peringatan Hari Tani Nasional. Bahwa Mentri yang terkait harus segera menyelesaikan konflik dalam waktu 3 bulan.

"Kemudian hari ini juga kami (SPI) di undang komisi 1 DPRD kabupaten Sukabumi, untuk membahas konflik PT Asabaland, Ciracap. Dan kami juga akan menyampaikan semua permasalahan  pertanahan ini kepada komisi 1," pungkasnya.

Kontributor : M Afnan
Editor           : Fa'is