Pelantikan Kabinet Jokowi, SPI Jabar: Permasalahan Tingkat Global Menanti Para Menteri

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Pelantikan Kabinet Jokowi, SPI Jabar: Permasalahan Tingkat Global Menanti Para Menteri

Kamis, 24 Oktober 2019
BANDUNG - Cek Update
Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat mengucapkan selamat atas dilantiknya  susunan Kabinet kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden KH, Ma'ruf Amin yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu pagi 23 Oktober di Jakarta.

"Selamat untuk Pak Jokowi dan Kiyai Ma'ruf Amin beserta menteri dan pejabat yang dilantik hari ini. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju harus segera bekerja menjalankan visi-misi pemerintah untuk reforma agraria, kedaulatan pangan dan penegakan hak asasi petani di Indonesia," ungkap Ketua DPW SPI Jabar, Tantan Sutandi kepada Cekupdate. (23/10).

Menurutnya, Presiden bersama jajaran kementeriannya akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan dan permasalahan di tingkat global yang berdampak kepada Indonesia. Saat ini, dunia tengah dibayang-bayangi oleh ancaman resesi ekonomi global dan krisis lingkungan hidup. Hal ini terlihat dalam masalah lapangan pekerjaan, kemiskinan dan kelaparan.

"Organisasi Pangan PBB, FAO, dalam laporannya The State of Food Security and Nutrition in the World tahun 2019 ini, menyebutkan angka kelaparan di tingkat global mencapai angka 822 juta jiwa, atau dengan kata lain 10 persen dari penduduk di dunia berada dalam kondisi kelaparan," tutur dia.

Selanjutnya kata Tantan, keadaan ini menunjukkan tidak adanya kemajuan terhadap upaya pengentasan kelaparan di tingkat global sejak pencanangan upaya pengentasan kelaparan pada tahun 1996, malah angka kelaparan dunia sendiri belum bergeser dari angka 10 persen.

"Hal ini juga terjadi di Indonesia.  Mengingat pada tahun 2019 mengacu pada data Global Hunger Index (GHI), indeks kelaparan Indonesia masih berada pada skor 20,1. Kendati angka ini menunjukkan ada perbaikan, namun masih menempatkan Indonesia pada posisi 'serius' terhadap ancaman krisis pangan. Dan masih berada pada peringkat 70 dari 117 negara", jelas dia.

Lebih lanjut kata Tantan, tentunya tantangan di atas bisa dijawab dengan melanjutkan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan penegakan hak asasi petani yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya, yaitu dengan cara melibatkan petani dalam pengambilan kebijakan dan implementasi program. Sesuai dengan pendapat Presiden bahwa, Kabinet Indonesia Maju harus menjamin kebijakan dan program 'delivered', bukan hanya 'sent'.

"Oleh karena itu petani dan ormas tani juga seharusnya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan implementasi program. Sehingga petani tidak lagi sebagai obyek tapi sebagai subyek, yang nantinya bukan menjadi beban tetapi sebagai kekuatan. Baik dalam perencanaan dan implementasi program reforma agraria, kedaulatan pangan, dan penegakan hak asasi petani benar-benar dilibatkan," terangnya.

Seperti halnya kata Tantan, yang paling mengerti dan mengetahui masalah dan solusi petani di pedesaan, tidak lain ialah petani sendiri. Oleh karena itu kata dia, SPI sebagai ormas tani di Indonesia siap bersama pemerintahan Jokowi untuk merumuskan kebijakan pertanian bagi petani dan masyarakat pedesaan demi terciptanya kesejahteraan kaum tani, kedaulatan pangan untuk pengentasan kemiskinan.

"Karena SPI sendiri dalam menginisiasi perumusan kebijakan sudah diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan pengesahan Dekade Pertanian Keluarga oleh PBB tahun 2019-2028. yang merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap tantangan yang akan dihadapi ke depan, yakni pemenuhan pangan yang bertumpu pada keluarga petani serta upaya pengentasan kelaparan di tingkat internasional," paparnya.

Selanjutnya Tantan menambahkan, apalagi hari ini diperkuat lagi dengan pengesahan Deklarasi Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) sebagai instrumen Internasional yang mendukung kedaulatan pangan oleh PBB tahun lalu.

"Berdasarkan itu, SPI akan terus berada di garda terdepan bersama Pemerintahan Jokowi-Amin dan Kabinet Indonesia Maju di periode kedua ini dalam menjalankan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan penegakan hak asasi petani menuju Indonesia maju," tutupnya.

Kontributor : M Afnan
Editor           : Fa'is