Kasus Curanmor, MAKI Laporkan Polres Cianjur Ke Kompolnas

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Kasus Curanmor, MAKI Laporkan Polres Cianjur Ke Kompolnas

Rabu, 27 November 2019
CIANJUR - Cek Update
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Kepolisian Resort Cianjur ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atas dugaan pelanggaran prosedur dan kode etik dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, laporan tersebut berdasarkan pengaduan dari korban kepada pihaknya, jika tersangka Suheman alias AAN belum juga diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Cianjur.

Padahal dugaan tindak pidana diatur Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 167 KUHP, yang penanganannya dilakukan oleh penyidik kepolisian resort Cianjur statusnya sudah lengkap (P21) Laporan Polisi Nomor LP/B/602/V/2018/BARESKRIM, pada 08 Mei 2018 lalu.

"Awal November 2019 lalu, Itwasum Mabes Polri telah melakukan gelar perkara dan telah memberikan rekomendasi kepada Polres Cianjur melalui Polda Jabar untuk segera melakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Kejari Cianjur namun hingga saat ini belum dilakukan penyerahan Tahap II," tuturnya kepada para awak media, Rabu (27/11/2019).

Boyamin menjelaskan, pada 16 februari tahun 2019 lalu. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat menyatakan kepada awak media terkait penanganan perkara tersebut dimana pihak Polda Jabar sudah diterbitkan DPO terhadap Tersangka Suherman alias AAN.

"Namun pada SP2HP terakhir yang diterima oleh pelapor belum ada kalimat yang menyebutkan telah diterbitkan status DPO kepada Tersangka dan juga sampai saat ini kami belum menemukan adanya bukti telah diterbitkannya DPO oleh Polres Cianjur selaku Penyidik dalam Perkara itu," tuturnya.

Menurutnya,tindakan Polres Cianjur yang diduga belum juga menerbitkan surat DPO terhadap tersangka Suherman alias AAN, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran Etik dimana penyidik dari Polres Cianjur melawan atau tidak menjalankan perintah yang telah rekomendasikan oleh Polda Jawa Barat berdasarkan ketentuan KUHAP, Perkap dan Perkabareskrim.

"Maka dari itu, kami melaporkan adanya dugaan pelanggaran prosedur dan kode etik yang dilakukan oleh Penyidik Polres Cianjur dalam menangani perkara.  Kami sudah laporkan juga ke Kompolnas dan berharap kepada para pimpinan Kompolnas dapat memberikan rekomendasi sanksi yang tepat terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Kapolres Cianjur untuk memerintahkan penyidiknya menyerahkan Tahap II dan atau menerbitkan DPO Tersangka Suherman Mihardja," ucapnya.

Boyamin menegaskan, jika dalam satu bulan kedepan Polres Cianjur tidak menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya akan mengajukan kembali pra peradilan terhadap Kepolisian. Rencananya pra peradilan itu akan diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan termohon pertama Kapolri.

"Kami beri waktu sebulan, kalau tidak maka akan diajukan pra peradilan seperti sebelumnya. Termohon pertamanya langsung Kapolri, mengingat setiap tahapan sudah kami tempuh juga," tukasnya.(Dy).