Empat Petani Dilaporkan, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Sidak PT. Salak Utama

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Empat Petani Dilaporkan, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Sidak PT. Salak Utama

Selasa, 03 Desember 2019
SUKABUMI - Cek Update
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PT. Salak Utama yang berada di Desa Walangsari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi,  selasa (03/11/19). Rombongan dewan itu bertujuan menemui pihak perusahaan untuk membahas berbagai persoalan yang mencuat pasca pelaporan empat orang petani yang dianggap melakukan penyerobotan lahan, beberapa waktu lalu.  Namun tujuan mereka tidak membuahkan hasil karena pihak perusahaan tidak berada di tempat.

Kemudian para anggota dewan menemui petani penggarap tanah Hak Pakai (HP) PT. Salak Utama beserta PJS Kepala Desa dan unsur Muspika Kalapanunggal serta perwakilan dinas terkait. Kedatangan mereka disambut bahagia oleh para petani yang telah merindukan pembelaan dari wakil rakyatnya.

Salah satunya, Ade Rahmat (54), ia mengungkapkan rasa syukur yang begitu dalam atas kedatangan anggota dewan ke desanya. Pasalnya, di tengah konflik agraria dan intimidasi dari pihak perusahaan, para petani membutuhkan solusi yang tepat. Ia berharap dengan kedatangan dewan, Petani dapat bekerja tanpa adanya intimidasi seperti nasib keempat rekannya.

"Kami atas nama petani sangat berterima kasih dengan datang wakil rakyat ke desa kami, mudah-mudahan dapat memberikan solusi yang baik bagi para petani penggarap yang menginginkan bertani tapi lahannya tidak ada," ungkap Ade saat bertatap muka dengan Komisi I DPRD Sukabumi, di gedung SDN Cingenca.

Dia menceritakan bahwa pada tahun 2006 Desa Walangsari pernah menyandang Desa Zona Rawan Pangan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan tragedi itu (zona rawan pangan) dapat terulang jika tanah tersebut tidak digarap lagi.
"oleh sebab itu kami ingin persoalan ini cepat selesai," ucapnya.

Masih kata Ade, beberapa persoalan yang harus cepat diselesaikan di antaranya janji ganti rugi tanaman yang diratakan oleh perusahaan ternyata tidak ada, tidak pernah ada Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan pihak perusahaan melakukan pungutan kepada petani sebesar 2,5 juta rupiah per hektar. Petani meminta difasilitasi oleh dewan untuk bertemu dengan pihak perusahaan, mereka ingin mempertanyakan surat kepemilikan hak PT. Salak Utama atas tanah garapan itu.

Sementara, Sekdis Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Saepul Anwar mengaku kekurangan data untuk menjelaskan persoalan perizinan PT. Salak Utama. Dia menuturkan data yang ada di kantornya  hanya Hak pakai yang keluar pada tahun 1998, Izin lokasi dan Izin prinsip, serta IMB tahun 2017 untuk pemagaran sepanjang 4000 meter.

Ditempat yang sama, Ketua komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Faozi menyesalkan pihak perusahaan yang hendak ditemuinya tidak berada ditempat. Dia akan menampung semua aspirasi dan keluhan para petani penggarap serta berjanji akan menindaklanjutinya secara serius. Sebagai bentuk keseriusan, Kata dia,  DPRD bakal melakukan pemanggilan ulang kepada pihak perusahaan, BPN serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang agar persoalan konflik agraria yang terjadi di Kalapanunggal cepat selesai.

"Secepatnya akan kita tindak lanjuti, bahkan tadi anggota kami ada yang mengusulkan di minggu-minggu ini," ujarnya.

Kontributor : Muhamad Afnan
Editor : Yudi Prangga