Mantan Hakim MA Jadi Saksi Ahli, Sidang Lokasi Sengketa “Tanah Legenda” Batal Digelar di Sukabumi

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Mantan Hakim MA Jadi Saksi Ahli, Sidang Lokasi Sengketa “Tanah Legenda” Batal Digelar di Sukabumi

Senin, 09 Desember 2019
SUKABUMI-Cek Update
Sidang lokasi atau Pemeriksaan Setempat (PS) terkait sengketa 'tanah legenda' di Kampung Sindang, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi antara Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH), PT. Zhong Min dengan PT. Kemilau Rejeki batal digelar. Keputusan pembatalan disampaikan Ketua Majelis Hakim PN Cibadak, Mateus Sukusno Aji, di Ruang Sidang I PN Cibadak, senin (9/12/2019).
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim  memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak terkait PS tersebut. Namun kuasa hukum PT. Zhong Min, Ardy Antoni didampingi M. Nurjaya menyampaikan keberatan karena ada biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan PS.  Kemudian, kuasa hukum PT. Kemilau Rejeki, Risha Shindyani Halim dan Welfrid K. Silalahi-pun menerima keberatan yang disampaikan.

M. Nurjaya mengatakan bahwa sidang lokasi atau PS itu bersifat opsional. Artinya, kata dia, PS tidak wajib dilaksanakan. Pihaknya meyakini bahwa SHGB atas nama PT. Kemilau Rejeki terbit menyalahi aturan atau cacat hukum.
"Pembatalan PS tak mempengaruhi isi gugatan kami. Yakni agar SHGB sebanyak lima blok seluas 6 hektare atas nama PT. Kemilau Rejeki dikembalikan ke negara, pelepasannya itu cacat hukum," ujarnya.
Sementara, Risha Shindyani Halim menilai pembatalan PS dikarenakan pernyataan penggugat tidak sanggup membiayai sidang lapangan adalah bentuk ketidakseriusan penggugat dalam proses pembuktian.

"Tidak ada itikad baik dari penggugat, sebenarnya tanah yang mereka gunakan adalah tanah kas desa sebagaimana dalilnya mereka atau bukan. Pihak kami hanya mengikuti alur yang diciptakan oleh penggugat," ucapnya.

Di tempat yang sama, Welfrid K. Silalahi menyatakan tanah tersebut adalah tanah garapan yang telah digarap secara turun-temurun. Pendapatnya itu berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan.

"Saksi-saksi menyatakan tanah sampalan itu jauh lokasinya, bahkan sampai sekarang masih digarap oleh warga. Jadi gugatan terhadap kami, dari saksi ahli juga memberikan ilustrasi bahwa gugatan yang demikian itu kabur," ucap Welfrid.

Alasan kaburnya gugatan, sambung Welfrid, pertama yang digugat adalah mantan kepala desa, seharusnya lembaga yakni pemdes. Lalu, posisi tanah tidak disebutkan batas-batasnya atau objek perkara yang disebut tanah sampalan samping kanan, kiri dan lainnya.

"Kedudukan legal standing mereka sebagai penggugat itu juga tidak berdasar, karena menurut hemat kami yang seharusnya mengajukan gugatan adalah pihak desa. Mereka (PT. Zhong Min) hanya melakukan perjanjian sewa-menyewa tanah sampalan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, PT. Kemilau Rejeki menghadirkan lima orang saksi, salah satunya saksi ahli mantan Hakim Mahkamah Agung, H. Atja Sondjaja, SH., MH. Majelis Hakim juga memutuskan akan menggelar sidang selanjutnya pada tanggal 16 Desember mendatang. (sl/uj)