Tuntut SK Gubernur, Ribuan Buruh Kepung Gedung Sate

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Tuntut SK Gubernur, Ribuan Buruh Kepung Gedung Sate

Senin, 02 Desember 2019
Bandung-Cek Update
Ribuan massa yang tergabung dari Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) se-Jawa Barat melakukan aksi kepung Gedung Sate
untuk menuntut Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang besaran Upah Minimum  Kabupaten/Kota (UMK), senin (02/12/19).

Mereka serentak datang ke Bandung demi memperjuangkan hak upah yang layak di tahun 2020 mendatang. Mereka menuntut  Gubernur Jawa Barat agar segera merubah isi SK tentang besaran UMK se-Jawa Barat khususnya pada diktum ke tujuh. Para demonstran menilai diktum dalam SK tersebut tidak sesuai regulasi sehingga mereka inginkan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut mereka soal ketidakmampuan pembayaran upah Tidak sesederhana seperti dalam SK, karena hal tersebut sudah diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 231 Tahun 2003 Tentang  Tata Cara Penangguhan Upah.

"Dalam SK, penangguhan upah cukup disepakati oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja di pabrik dan disetujui oleh Disnakertrans kabupaten. Padahal dalam permenaker Nomor 231 tidak sesederhana itu," ujar salah satu koordinator aksi kepada wartawan.

Koordinator aksipun menegaskan selain harus ada kesepakatan antara pekerja atau SP/SB juga harus ada audit akuntan publik yang bersifat independent.

"Perusahaan diaudit soal kemampuan keuangan 2 tahun terakhir, apabila semua syarat sudah lengkap maka gubernur kembali mengeluarkan SK tentang besaran nilai upah yang di tangguhkan," ujarnya.

Reporter : Fajar
Editor : Uj