Seimbangkan Siltap Perangkat Desa, Pemerintah Kucurkan Tambahan DAU -->

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Seimbangkan Siltap Perangkat Desa, Pemerintah Kucurkan Tambahan DAU

Jumat, 17 Januari 2020
JAKARTA – Cek Update
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) berencana memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun anggaran 2020 sebagai salah satu strategi penyeimbang Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa. Siltap perangkat desa nantinya akan mengacu pada upah minimum regional.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Selasa(14/1/20).

Diapun memaparkan DAU tambahan tahun ini naik sebesar Rp 5,38 triliun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 8,38 triliun. Dana tersebut, kata dia, terbagi untuk bantuan kelurahan Rp 3 triliun, Siltap Rp 1,12 triliun dan Rp 4,26 triliun untuk bantuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Sri Mulyani melihat Ketidakseimbangan  sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Dia menilai banyaknya perekrutan pegawai oleh pemerintah daerah, termasuk PPPK akan menambah belanja pemerintah pusat di masa yang akan datang untuk pembayaran pensiun.

"Nanti lama-lama belanja pemerintah pusat makin besar untuk pensiun. Sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar," ujarnya.

Menurutnya, karakteristik dan kemampuan perekonomian yang bervariasi di setiap daerah menjadi kendala dalam menyeimbangkan penghasilan para abdi negara. Diapun mengakui bahwa menyeimbangkan pendapatan di semua daerah tidak mudah untuk diwujudkan. Sehingga dalam setiap aturan yang dibuat, masih ada saja pihak-pihak yang merasa tidak puas.

Melalui rapat kerja bersama DPD, Kemenkeu berharap dapat memperoleh solusi yang tepat.
"Kami berharap dengan Komite IV DPD kita bisa berpikir bersama  bagaimana untuk membuat keseimbangan yang semakin baik," ucapnya.

@Redaksi