Penyaluran Program Bansos Diduga Bermasalah, Ini Jawaban Kades di Sukabumi -->

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Penyaluran Program Bansos Diduga Bermasalah, Ini Jawaban Kades di Sukabumi

Selasa, 05 Mei 2020

SUKABUMI, Cek Update - 
Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. 

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur.

Namun ada yang janggal terjadi di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, di wilayah tersebut diduga dan terindikasi melakukan edukasi yang menyalahi aturan dan bahkan mengumpulkan ATM untuk dicairkan secara kolektif, sehingga keluarga penerima mamfaat (KPM) banyak mengeluh atas tindakan tersebut.

"Ya kartu ATM ditempat kami dikumpulkan di salah seorang (ketua koordinator) dan nantinya komoditi yang didapat oleh kami diambil di rumah orang tersebut (ketua koordinator), " ungkap salah seorang KPM yang enggan disebutkan namanya. 

Dirinya pun menambahkan, pengumpulan tersebut dilakukan untuk penghematan, "Ya menurut penyampaian waktu itu bahwa pengumpulan kartu ATM dilakukan untuk penghematan, " lanjutnya. 

Sementara itu menurut Kepala Desa Bojonggenteng Yudi Wahyudi menuturkan bahwa kejadian pengumpulan kartu ATM terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Desa. 

"Pengumpulan kartu ATM memang benar terjadi, namun dari sebelumnya sudah terjadi bahkan sebelum saya menjabat jadi Kepala Desa, " terangnya. 

Namun saya tegaskan bahwasanya sebagai Kepala Desa tidak pernah mengarahkan untuk mengumpulkan kartu ATM tersebut, "Yang jelas kami pemerintah Desa tidak pernah mengarahkan pengumpulan kartu ATM di salah satu orang oknum atau ketua kelompok apalagi oleh agen, " ungkap Kades. 

Meski belum ada keterangan, apakah tindakan tersebut merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ? , namun tindakan tersebut dianggap melanggar aturan mekanisme pencairan.

Reporter : Jack