CEK UPDATE | SELAYAR — Wacana pemekaran kabupaten tidak akan lahir dari embrio cerita dan diskusi warung kopi tak berujung.
Kebijakan pemekaran tidak cukup hanya sebatas tataran konsep yang didasarkan pada materi obrolan ataupun percakapan warung kopi.
Hal ini kata Direktur Fajar Sulawesi group, Fadly Syarif, bukan pula ranah debat kusir, mengingat ending serta finalisasi persoalannya yang bersinggungan dengan permasalahan hajat hidup orang banyak serta kemaslahatan masyarakat Selayar secara global.
Kebijakan pemekaran harus melewati beberapa tahapan dan wajib memenuhi sejumlah kriteria mulai dari persyaratan dasar kewilayahan, administratif, kapasitas daerah.
Selain itu, dibutuhkan kajian panjang terkait identifikasi calon daerah, pengumpulan data, analisis persyaratan, kajian tekhnis dan yuridis, kajian ekonomi dan keuangan, sosial budaya, serta kajian tata kelolah pemerintahan.
Wacana pemekaran justeru dinilai akan menunjukkan sikap apriori dan bukti konkret dari ketidak pahaman pemerintah terhadap perkembangan situasi di lapangan terkait dengan respon masyarakat pulau yang sama sekali tidak ingin terpisah dari daratan Kabupaten Selayar dan tidak menginginkan terjadinya pemekaran.
Fadly mengungkap, wacana pemekaran merupakan bagian dari skenario segelintir kelompok kepentingan yang tengah melancarkan misi politik pecah belah (devide et impera) warisan penjajah kolonial Belanda, pungkasnya melalui kiriman press realease yang dilayangkannya, Rabu, (23/7). (Red)
