CEK UPDATE | SELAYAR — Tidak Terasa, Indonesia telah menapaki usia kemerdekaannya yang ke 80 di tahun 2025.
Namun ironis, karena di tengah riuh dan gegap gempita rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 tahun 2025, realitas kemiskinan warga Pesisir Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, justeru tersaji dan terpampang secara kasat mata, menjadi bagian dari fakta yang tak dapat dipungkiri keberadaannya.
Bangunan rumah tidak layak huni (RTLH) masih di dapati berdiri di sejumlah titik lokasi perkampungan dan sudut jalan di Pulau Jampea, terutama di wilayah administratif pemerintahan, Desa Kembang Ragi.
Beberapa diantaranya, dihuni orang tua kategori lanjut usia (Lansia) yang hidup seorang diri tanpa kehadiran anak dan keluarga.
Salah seorang dari warga lansia tersebut, bahkan didapati menghuni bangunan rumah kecil, type sangat sangat sederhana bersama kambing piaraannya.
Keterbatasan dan keterbelakangan ekonomi, bahkan memaksa salah seorang warga untuk membangun rumah di pinggir pantai yang berbatasan langsung dengan laut.
Realitas kemiskinan yang tak kalah miris dan menyayat hati, di dapati terselip diantara kemegahan bangunan pasar, Kembang Ragi.
Lokasi tempat berdirinya sebuah rumah kayu, mirip gubuk yang di bangun di atas lahan comberan berkesan jorok dengan bau menyengat.
Ironis, karena realitas kemiskinan yang terpampang secara kasat mata di tepian jalan poros Dusun Bonelambere, Desa Kembang Ragi tersebut, seolah tidak terlihat dan luput dari pandangan aparat pemerintah, baik pemerintah desa, maupun kecamatan.
Mirisnya lagi, sebab dari enam orang anggota DPRD Selayar, Dapil 4, tak satupun diantara mereka yang peduli akan potret kemiskinan warga pesisir Pulau Jampea.
Realitas ini, seolah mengaminkan dan menguatkan fakta bahwa kemerdekaan hanya milik segelintir penguasa, elite politik, dan pemangku kepentingan yang kerap berpesta di atas penderitaan rakyat dan menjadikan kelompok marginal sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan dan cita cita politik.
Warga masyarakat pesisir bahkan bisa dikategorikan, sama sekali belum merasakan dan menikmati makna kemerdekaan.
Terbukti, potret keterbelakangan ekonomi, infrastruktur dan sarana prasarana masih tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari realita kehidupan sehari hari warga masyarakat pesisir.
Kondisi infrastruktur dan sarana prasarana nyaris tidak mengalami perubahan sama sekali dan justeru jauh lebih buruk dari sebelumnya.
Sebuah fakta nyata yang menunjukkan betapa masyarakat pulau, sama sekali belum tersentuh oleh nilai nilai keadilan sosial sebagaimana yang tertuang pada sila kelima, Pancasila.
Salah satu bagian dari butir Pancasila yang menggariskan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Fad)
