CEK UPDATE, JAMPEA - Penanganan keterbelakangan infrastruktur dan sarana prasarana di lima wilayah kecamatan pulau di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan disebut Direktur Portal Fajar Sulawesi Group, Fadly Syarif, membutuhkan kolaborasi dan sinergitas kerjasama kementerian terkait bersama segenap instansi tekhnis berkompoten.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Republik Indonesia , menjadi salah satu kementerian yang sangat dibutuhkan kehadirannya untuk membantu penyelesaian berbagai bentuk keterbelakangan infrastruktur dan sarana prasarana yang selama ini dialami oleh masyarakat pesisir.
Peran, serta kolaborasi kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PU PR) dari sisi penyiapan konsep perencanaan, tenaga tekhnis, hingga intervensi kebijakan anggaran diharapkan bisa menjadi solusi serta jalan keluar penyelesaian persoalan infrastruktur, khususnya yang terjadi di Pulau Jampea.
Kehadiran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan menjadi sangat urgent di tengah kompleksitas persoalan yang dialami oleh masyarakat pulau.
Fakta tersebut terungkap dari agenda kunjungan tour liputan crew portal berita fajar sulawesi group selama sembilan hari sembilan malam berada di Pulau Jampea.
Selama itu pula, crew portal fajar sulawesi group berhasil mencatat dan merangkum
sedikitnya tujuh persoalan penting yang harus segera dituntaskan di Pulau Jampea.
Ketujuh persoalan tersebut masing masing terdiri dari pembenahan infrastruktur jalan, jembatan, tanggul sungai, tanggul penahan gelombang, pembangunan saluran air, pembangunan tanggul penahan tanah, dan rehabilitasi tanggul saluran drainase.
Dari ketujuh persoalan dimaksud, beberapa diantaranya dinilai mendesak untuk dialokasikan anggarannya dan kemudian disegerakan tahapan pengerjaannya sebagai bentuk antisipasi dini terhadap kembali berulangnya potensi luapan banjir yang menjadi pemicu kerusakan jembatan.
Kegiatan pembangunan saluran permanen yang dirangkaikan dengan kebijakan pembenahan tanggul drainase dan sungai, merupakan sebuah harga mati yang tak dapat ditawar tawar dalam rangka untuk mengantisipasi kembali terjadinya luapan banjir yang kerap merendam sejumlah wilayah desa di Pulau Jampea.
Pasalnya, hampir seluruh anak sungai di Pulau Jampea mulai mengalami pengikisan sebagai akibat dari tidak adanya bangunan tanggul sungai dan atau bronjong.
Sementara beberapa saluran air yang sebelumnya, terkoneksi ke bibir pantai, rata rata mulai mengalami pendangkalan dan tertutup sedimen pasir pantai. Oleh karenanya, program normalisasi saluran dan pembenahan tanggul penahan gelombang kedepan diharapkan bisa mengurangi potensi luapan banjir serta dampak abrasi dan terkikisnya tanaman pohon kelapa milik warga di sepanjang garis pantai.
Selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PU PR), upaya penanganan serta penuntasan persoalan di Pulau Jampea dan beberapa pulau lain, membutuhkan back up perhatian serta kehadiran jajaran Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kementan) untuk mengintervensi bantuan alokasi anggaran pembangunan akses jalan tani yang selama puluhan tahun tinggal terbengkalai dan tak kunjung diselesaikan proses pengerjaannya.
Kolaborasi dan back up kerjasama Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan sekaligus diharapkan akan memberikan kemudahan akses pemenuhan kebutuhan bantuan alat pertanian, pupuk maupun obat obatan. (Fad).
